Sistem Pemerintahan Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pengertian Sistem Pemerintahan

 

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

• Presidensial
• Parlementer
• Semipresidensial
• Komunis
• Demokrasi generous
• generous

Sistem pemerintahan mempunyai sistem yang tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah john menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti pengertian sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu john demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama john mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Sistem Presidensial

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.

I. Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan i Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945 - 1949. kemudian pada rentang waktu tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :

Sebelum terjadi amandemen :

• MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
• Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
• DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang
• BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
• DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
• MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah.

Setelah terjadi amandemen :

• Kekuasaan legislatif lebih dominan
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR
• Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
• MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
• Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat

Dalam sistem pemerintahaan presidensiil yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian. Selain itu, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kura begitu berpengaruh karena pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Selain itu, terlalu sering terjadi pergantian pejabat di kabinet karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan itu.

a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau type yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat john Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial john parlementer seara excellent. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

4. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

Sistem Konstitusional.

Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan john tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar john cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak john sound. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik john pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa john negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia john hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, john 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini. w. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara john sekaligus kepala pemerintahan. Presiden john wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden john bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) john Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif john kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung john badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer john melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang john hak price range (anggaran) Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks as well as sense of balance, john pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan john fungsi anggaran.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membangun
TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA :)
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
by Admin (Imam)

Read More

DAFTAR PRESIDEN INDONESIA 1945-2015

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Presiden dan Wakil Presiden Pertama Sampai Sekarang 

Dalam perjalanan ketatanegaraan, Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan kepemimpinan yang notabene dipimpin oleh Presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan karena sejatinya Indonesia menganut sistem Presidensial. Berikut adalah nama serta biografi singkat para pemimpin yang pernah menjadi orang No. 1 dan No. 2 di Republik Indonesia dari masa ke masa sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang.

1. Tahun 1945 - 1967

· Presiden         :  Ir. Soekarno (Presiden I Republik Indonesia)

Presiden Pertama RI adalah Proklamator kemerdekaan RI, Dwitunggal bersama Bung Hatta. Ir soekarno atau yang lebih akrab dipanggi Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Lulus sebagai Insinyur di ITB Bandung. Semenjak masih kuliah sudah aktif berjuang melawanpenjajah, untuk kemerdekaan bangsanya. dan pada tanggal 18 Agustus diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia.

· Wakil Presiden :  Drs. Mohammad Hatta (Wakil Presiden I Republik Indonesia)

Drs. Mohammad Hatta atau yang lebih akrab di sapa dengan Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukir Tinggi, Sumatera Barat. Pernah belajar disekolah tinggi ekonomi di negeri Belanda. Pernah menjadi Ketua PNI Baru di Bandung. Pada 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan RI bersama Bung Karno dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Bung Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Tahun 1967 - 1973

· Presiden          :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto (Presiden II Republik Indonesia)

Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto lahir di Kesumuk, Argomulyo,Yogyakarta pada 8 Juni 1921, menyelesaikan Skolah Bintara di Gombong, Jawa Tengah 1941. Menjai Anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. karier militernya mononjol mulai dengan peranannya menghadapi Agresi Belanda dengan serangan umum Yogyakarta. dan pada saat Indonesia merebut Irian Barat dipercayakan sebagai Panglima Mandala/ Pembebasan Irian Barat(1962-1963). pada sidang MPRS Tahun 1967, Soeharto diberikan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia.

· Wakil Presiden :  -

3. Tahun 1973 - 1978

· Presiden          :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto (Presiden III Republik Indonesia)

· Wakil Presiden :  Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Wakil Presiden II RI)

Sri sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta, 12 April 1912. Pernah mengikuti kuliah di Rijkuniversiteit, Belanda. Ia, merupakan salah satu Raja Jawa yang menetang panjajahan Belanda secara terang-terangan, dan mendukung kemerdekaan Indonesia. sejak Tahun 1946 menduduki jabatan sebagai Menteri kabinet. pada tahun 1966 menjadi Menteri Utama di bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.pada Tahun 1973 diangkat sebagai Wakil Presiden RI.

4. Tahun 1978 - 1983

· Presiden           :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

· Wakil Presiden  :  H. Adam Malik (Wakil Presiden III Republik Indonesia)

Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara tanggal 22 Juli 1917. Dikenal sebgai tokoh Wartawan terkemuka. Pada tahun 1971 mendirikan kantor berita Antara di Jakarta. Adam Malik aktif di dunia politik, mendirikan Partai Rakyat dan Partai Murba(1946 - 1958). Menjadi anggota parlemen di DPA dan dilantik Menjadi Wakil Presiden RI pada 23 Maret 1978.

5. Tahun 1983 - 1988

· Presiden           :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

· Wakil Presiden  :  Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah (Wakil Presiden IV RI)

Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah lahir pada tanggal 1 Oktober 1924 di Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Mendapat pendidikan ketentaraan sejak zaman Jepang di Seinendojo, Tangerang (Jawa Barat) dan Peta(Pembela Tanah Air) di Bogor, Jawa Barat. Membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Cicalengka. Beliau diangkat menjadi Wakil Presiden RI pada tahun 1983.

6. Tahun 1988 - 1993

· Presiden            :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

· Wakil Presiden  :  Letjend (Purn) Sudharmono, S.H. (Wakil Presiden V RI)

Letjen (Purn) Sudharmono, S.H. lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1927. menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UI (1926). Pernah menjadi Jaksa Tentara tertinggi di Medan, Jaksa Tentara merangkap perwira staf Penguasa Perang Tertinggi. Ia juga pernah menjabat Menteri Sekretaris Kabinet merangkap Sekretaris Dewan Stabilitas Kabinet merangkap Sekretaris Dewan Stabilitas Ekonomi, Ketua Umum Golkar (Golongan Karya), serta menjadi Wakil Presiden RI Periode 1988-1993.

7. Tahun 1993 - 1998

  · Presiden           :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

· Wakil Presiden  :  Jenderal (Purn) Try Sutrisno (Wakil Presiden VI RI)

Jenderal (Purn) Try Sutrisno lahir pada tanggal 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur.masuk Akademi Militer Angkatan Darat (Atekad) pada tahun 1955. Berperan dalam Operasi Pemberantasan DI/ TII di Aceh tahun 1957, pembebasan Irian Barat 1962, Penumpasan G 30 S/PKI. Ia juga pernah menduduki beberapa jabatan penting hingga menjadi ajudan Presiden Soeharto (1974 - 1978). Pada tahun 1988 menjabat Panglima ABRI. serta pada tahun 1993 terpilih menjadi Wakil Presiden RI Periode 1993-1998.

 8. Tahun 1998

· Presiden           :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

· Wakil Presiden  :  Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie (Wakil Presiden VII RI)

9. Tahun 1998 - 1999

· Presiden           :  Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie (Presiden III Republik Indonesia)

Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan kuliah di Bandung, dilanjutkan ke Jerman di Technische Hochehule, Achen Jerman, dan lulus cumlaude untuk jurusan konstruksi pesawat terbang. Diploma Ing. diperoleh tahun 1960, gelar Dr. Ing. dengan predikat summa sumlaude di tahun 1965. dan pada 21 Mei 1998 beliau menjadi Presiden RI setelah Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI serta menjadi akhir dari tirani Orde Baru.

  

· Wakil Presiden  :  -

10. Tahun 1999 - 2001

· Presiden            :  KH. Abdurrahman Wahid (Presiden IV Republik Indonesia)

KH. Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 14 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur, Pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir. Juga cukup lama studi di Irak. KH. Abdurrahman Wahid atau juga yang lebih akrab disapa dengan Gus Dur dikenal sebagai tokoh NU dan Budayawan, dilantik oleh MPR menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 1999 besama wakilnya Megawati SoekarnoPutri.

· Wakil Presiden  : Megawati Soekarnoputri (Wakil Presiden VIII RI)

11. Tahun 2001 - 2004

· Presiden            :  Megawati Soekarnoputri (Presiden V Republik Indonesia)

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri lahir pada tanggal 23 Januari 1946 di Yogyakarta. Karier Politiknya mencuat setelah menjadi Ketua PDI (Partai Demokrasi Indonesia) melalui musyawarah nasional luar biasa bulan Desember 1993 di Jakarta Menjelang Pemilu 1999, PDI pimpinan Megawati berganti menjadi PDI Perjuangan (PDIP) dan menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. kemenangan meraih suara ini mengantarkan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden RI Periode 1999 - 2004. setelah itu dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001 menggantikan KH. Abdurraman Wahid yang ditarik mandatnya oleh MPR pada Sisang Istimewa MPR 2001.

· Wakil Presiden  :  Prof. Dr. H. Hamzah Haz (Wakil Presiden IX Republik Indonesia)

Prof. Dr. H. Hamzah Haz lahir pada tanggal 15 Februari 1940di ketapang, Pontianak, Kalimantan Barat. pernah menjadi wartawan di Pontianak. Kuliah di Akademi Koperasi Negar Yogyakarta. Melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Perusahaan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. setelah mewakili angkatan 66 dan duduk di DPRD Pontianak, Karier politiknya melejit hingga membawanya ke jenjang Menteri, hingga terpilih menjadi Wakil Presiden RI menggantikan Megawati yang naik menjadi Presiden. 

12. Tahun 2004 - 2009

· Presiden            :  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden VI RI)

Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab disapa SBY lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. SBY menyelesaikan AKABRI pada tahun 1973 dengan pangkat letnan dua. pada waktu pendidikan militer di luar negeri sempat belajar di bidang manajemen di University Missouri AS, dan meraih gelar Master of Arts. Karier politiknya di mulai dengan menjadi Anggota DPR Fraksi Utusan Golongan (1999 - 2004), Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) tahun 2000-2004. setelah itu beliau terpilih menjadi Presiden RI periode 2004 - 2009 yang dipilih langsung oleh rakyat.

· Wakil Presiden  :  M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden X Republik Indonesia)

M. Jusuf Kalla lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Watampone, Sulawesi Tengah. Yusuf Kalla menyelesaikan sekolah dasar di Watampone, SMP dan SMA di Makassar, serta sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian melanjutkan studi di Prancis. karier politk beliau dimulai sejak menjadi anggota MPR utusan Golkar maupun daerah mulai tahun 1982. setelah itu menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999 - 2000) merangkap sebagai Kabulog. Menteri Koordinator Bidang Kesra pada (2001 - 2004). dan pada tahun 2004 terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2004 - 2009 bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

13. Tahun 2009 - 2014

· Presiden            :  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono

· Wakil Presiden  :  Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec (Wakil Presiden XI RI)

Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec lahir pada tanggal 25 Februari 1943  di Blitar, Jawa Timur. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Economics (Hons) dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Lima tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh dari Universitas Monash. pada tahn 1970 mendapatkan gelar S3 (Ph.D) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania. pada tahun 1993, beliau mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dan "Distinguished International Alumnus Award" dari University of Western Australia pada tahun 2007. beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepla Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia, menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai guru besar. dan menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak 20 Oktober 2009 saat terpilih bersama Susilo Bambang Yudhoyono.

14. Tahun 2014 - 2019

(Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 - 2019 akan dilantik pada 20 Oktober 2014)
Update : 20 Oktober 2014
· Presiden            :  Ir. H. Joko Widodo (Presiden VII RI)

Ir. H. Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961) adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini merupakan presiden terpilih Indonesia tahun 2014. Jabatan sebelumnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012. Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur.

Ir. H. Joko Widodo mengenyam perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur. Pada tahun 2005 Jokowi terpilih menjadi walikota Solo. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012.

· Wakil Presiden  :  M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden XII RI) 











Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membangun
TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA :)
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
by Admin (Imam)

Read More

SEJARAH INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sejarah awal

Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa", menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan. Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM, menyebabkan banyak perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran antara India dan Tiongkok selama beberapa abad. Sejarah Indonesia selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.

 Sejak abad ke-1 kapal dagang Indonesia telah berlayar jauh, bahkan sampai ke Afrika. Sebuah bagian dari relief kapal di candi Borobudur, k. 800 M.

Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M. Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Tiongkok Selatan. Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8 dan ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia.

Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15. Para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.

Kolonialisme

Peta Indonesia berkisar tahun 1674-1745 oleh Katip Çelebi seorang geografer asal Turki Utsmani.

Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya, Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain:

• Portugis pada tahun 1509, hanya Maluku, lalu berhasil diusir pada pada tahun 1595
• Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, tetapi berhasil diusir pada tahun 1692.
• Belanda pada tahun 1602, sebagian besar wilayah Indonesia.
• Perancis (1795-1811). Perancis menaklukan Republik Belanda pada 1795 dalam Perang Revolusi Perancis, dan Perancis mendirikan Republik Batavia (1795-1806) dan Kerajaan Hollandia (1806-1810) yang berstatus sebagai negara bawahan Perancis. Dengan demikian, secara tidak langsung Perancis adalah penguasa tertinggi Hindia-Belanda. Pada 1810 Kerajaan Hollandia dileburkan dalam Kekaisaran Pertama Perancis, sehingga wilayah Hindia-Belanda menjadi jajahan Perancis secara langsung. Meskipun demikian pemerintahan dan pertahanan tetap dipegang oleh warga Belanda (termasuk Herman Willem Daendels yang berkuasa 1908-1811 dan dikenal pro-Perancis) Kekuasaan Perancis berakhir pada tahun 1811 ketika Britania mengalahkan kekuatan Belanda-Perancis di pulau Jawa.
• Britania Raya pada tahun 1811, sejak ditandatanganinya Kapitulasi Tungtang yang salah satunya berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda kepada Britania, Pada tahun 1814 dilakukanlah Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Britania di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816, pemerintahan Britania di Indonesia secara resmi berakhir.
• Jepang pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945, oleh karena kekalahan Jepang kepada pasukan Sekutu.

Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19.

Johannes van den Bosch, pencetus Cultuurstelsel.

Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan Beretika, yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia Belanda.

Pada masa Perang Dunia II, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.

Indonesia merdeka

Soekarno, presiden pertama Indonesia.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (Politionele Actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.

Hatta, Sukarno, dan Sjahrir, tiga pendiri Indonesia.

Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.

Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.

Masa Peralihan Orde Reformasi atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia^[27] yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). Saat ini, posisi presiden Indonesia dijabat oleh Joko Widodo.

Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk melepaskan diri dari naungan NKRI, terutama Papua. Timor Timur secara resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.

Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.

Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membangun
TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA :)
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
by Admin (Imam)

Read More

INDONESIA (NKRI)

Assalamu'alaikum Wr.Wb

INDONESIA (NKRI) 

Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 237 juta jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung.

Ibu kota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda namun tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Indonesia juga anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.

Etimologi 

Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indos yang berarti "Hindia" dan nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.

SUMBER https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membangun
TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA :)
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
by Admin (Imam)

Read More